Golput YESSS!!!

Pemilu mendatang bukan solusi bagi rakyat, melihat masih berperannya para elit politik lawas yang sangat kental dengan budaya kapitalisme....jijik rasanya mendengar janji-janji palsu yang mereka gembar-gemborkan, dengan mengataskan namakan "kesejahteraan, kemakmuran" mereka menipu rakyat kecil yang tak berdosa....

Pertanyaan bagi kita semua saat ini adalah : Apakah kita rela jika negara ini dipimpin oleh seorang penipu ???

maka sudah saatnya kita menyuarakan suara hati kecil kita untuk TeriAAAKK.....

TOLAK PEMILU 2009..........Hidup GOLPUT...!!!!

TOLAK KAPITALISASI PENDIDIKAN

Dalam konstitusi negara kita atau UUD 1945 tepatnya pada alenia keempat tentang tujuan nasional telah jelas dan sangat terang disebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya” namun hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh rezim demi rezim yang pernah berkuasa, sejak Pemerintahan Soeharto sampai dengan pemerintahan SBY-JK !. Justru yang terjadi adalah sebuah upaya untuk melakukan kapitalisasi pendidikan atau yang lazim kita sebut sebagai “barang dagangan” hal ini sebenarnya mencerminkan karakter pemerintahan kita hari ini yang mana selalu membuka peluang atas terjadinya liberalisasi dan privatisasi semua sector penting yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh rakyat! Negara dibawah kepemimpinan pemerintahan SBY-JK selalu memposisikan dirinya sebagai regulator atas kepentingan modal imperialisme, sehingga banyak melahirkan kebijakan dalam bentuk UU yang hari ini sangat menindas rakyat. Padahal kalau kita tengok pada sector pendidikan maka sudah banyak pula Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, maupun yang masih bersifat rancangan telah tersaji didepan mata sehingga semakin membuat ruwet persoalan didunia pendidikan nasional kita (PP.60 Tahun ’99 tentang Perguruan Tinggi, PP. 61 Tahun ’99 tentang Perguruan Tinggi Negeri Sebagai BHMN, UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003, UU BHP).
maka dari itu mari kita teriakkan suara kita untuk menolak dan lawan kapitalisasi dalam sektor pendidikan !!!

salam pembebasan nasional !!!

Waspada PEMILU 2009

PEMILU 2009 ALAT ELIT POLITIK DAN KAUM BORJUASI

UNTUK MEMPERBESAR ARUS DAN KEKUASAAN MODAL ASING

BUKAN SOLUSI KONGKRIT ATAS KEDAULATAN EKONOMI-POLITIK RAKYAT

Ditenggah dorongang kuat dari kaum kapitalisme internasional, untuk terus meliberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dan tata politik nasional. Maka dengan segala antusiasme politik yang tinggi para elit politik borjuis yang rata-rata anti rakyat itu menyambutnya dengan menyiapkan scenario lewat renascence-rencana strategis. Selebihnya Maka mekanisme politik liberal yakni pemilu kaum borjuis pun di tetapkan yang orientasinya membuka kembali seluas-luasnya semua pintu-pintu bagi modal asing untuk memasuki seluruh gelanggang kehidupan social, ekonomi dan budaya di Indonesia . Ditunjang lagi dengan dibuatnya berbagai Rancangan Undang-Undang yang peduli dengan semangat Neoliberalisme (Lihat, Program Legislasi Nasional 2006 dan Draft Rencana Pembangunan BAPPENAS 2004-2009 yang isinya merupakan design dari IMF, WB).Praktek kebijakan ekonomi yang mendukung Neoliberalisme semakin massif sebagai arah ekonomi nasional yang kapitalistik, mari kita perhatikan Pidato kenegaraan yang dibacakan oleh RI 1 (SBY) pada 16 Agustus 2006 tahun lalu, dengan semangat “pengemis” pemerintah akan berupaya maksimal menciptakan kesehjateraan Rakyat lewat investasi modal asing (langsung maupun tak langsung) untuk mengelola asset-asset vital dan kekayaan alam Indonesia yang memang melimpah ruah.

Liberalisasi ekonomi-politik nasional saat ini sudah bersinergi dalam prakteknya. Sebagaimana yang diberitakan oleh beberapa media massa nasional ini kita menyaksikan betapa konsekuenya Rezim SBY-JK mendukung Zona Pasar bebas di Indonesia dalam bentuk KEKI (Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia) sebagai tindak lanjut dalam praktek pelaksanaan Inpres No 3 thn 2006, tentang Investasi dan Penanaman Modal. Dorongan Ekternal dari Pemerintah Singapura (Sekutu Imperialis dikawasan strategis ASEAN) untuk membangun KEKI yakni Indonesia harus memperbaiki segala kebijakan hukumnya, konsistensi kebijakan, dan adanya regulasi untuk menjalankan kebijakan, perbaikan Infrastruktur dan pemberian intensif kepada Investor/pemodal dalam dan luar negeri (Bisnis Indonesia, 7/8/07).